Home / News / Pejabat Negera tak Mendapatkan THR, Sri Mulyani: Hanya PNS

Pejabat Negera tak Mendapatkan THR, Sri Mulyani: Hanya PNS

sumber foto Google

Jakarta,Jurnalpase.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, resmi memastikan sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai non-PNS akan menerima tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan tertanggal 30 April 2020 yang ditujukan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Senin (4-5).

Melalui suratnya, Sri Mulyani mengungkapkan perlu dilakukan peninjauan ulang kebijakan belanja negara tahun 2020 termasuk pemberian THR karena negara sedang fokus menangani pandemi virus corona Covid-19.

Berikut daftar PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai non-PNS akan menerima THR tahun ini:

  1. PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau kolonel ke bawah di lingkungan MA. THR yang diberikan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum.
  2. Penerima gaji terusan dari PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas, gugur, atau hilang.
  3. Penerima pensiun. THR yang diberikan sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum hari raya.

. Penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS, TNI, Polri, yang meninggal, tewas, gugur, hilang, sebesar penghasilan satu bulan gaji terusan pada dua bulan sebelum hari raya.

  1. Penerima tunjangan, THR sebesar tunjangan sesuai UU.
  2. Pegawai nonPNS pada LNS, LPP, atau pegawai lain.
  3. Pegawai NonPNS pada BLU, sebesar gaji remunerasi
  4. Calon PNS, paling banyak sebesar 80 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/umum.

Berikut daftar pejabat negara yang tidak mendapatkan THR tahun ini:

  1. Pejabat negara; kecuali hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan jabatan kolonel ke bawah di MA.
  2. Wakil Menteri.
  3. Pimpinan Tinggi atau setara di PNS, TNI, dan Polri.
  4. Jabatan fungsional ahli utama atau setara di PNS, TNI, dan Polri.
  5. Dewan pengawas BLU.
  6. Dewan Pengawas LPP.
  7. Staf khusus kementerian.
  8. Hakim Ad hoc.
  9. Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
  10. Pimpinan LNS, LPP, pejabat pengelola BLU, atau setara.
  11. PNS, TNI, Polri yang sedang cuti diluar tanggungan negara.
  12. PNS, TNI, Polri yang tengah bertugas di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Untuk diketahui, Sri Mulyani dikabarkan sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp29 triliun untuk THR PNS. Pemerintah pun akan segera merilis Peraturan Presiden (PP) mengenai pencairan anggaran tersebut. Anggaran THR PNS yang beredar ini lebih kecil dibandingkan yang ditetapkan di APBN 2020 sekitar Rp35 triliun. Hal ini lantaran ada penghematan sekitar Rp5,6 triliun.

Sumber : https://klikanggaran.com

 

 

About Admin

Check Also

Rumah Belajar dan Sijempol Aceh Hadir di SMAN 1 Sawang

Jurnalpase.com|Lhoksukon –SMAN 1 Sawang menggelar workshop bagi guru untuk dapat mengajar dalam jaringan (daring). Workshop …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *