IRONI KESEJAHTERAAN GURU DAN HARAPAN MASA DEPAN PENDIDIKAN DI ACEH? (Refleksi Kritis Menyambut Hardiknas 2025)

IRONI KESEJAHTERAAN GURU DAN HARAPAN
MASA DEPAN PENDIDIKAN DI ACEH?
(Refleksi Kritis Menyambut Hardiknas 2025)

Oleh: Qusthalani*

Dalam berbagai forum pendidikan, diskusi tentang permasalahan kurikulum kerap menjadi topik utama. Pemerintah dan pemangku kebijakan terus-menerus menyusun, mengubah, hingga merevisi kurikulum dengan harapan memperbaiki mutu pendidikan. Namun, di balik itu semua, ada satu permasalahan mendasar yang seolah luput dari perhatian: guru. Di Aceh, sebagaimana di banyak daerah lainnya, permasalahan paling urgen dalam pendidikan bukanlah kurikulumnya, melainkan para guru yang menjadi ujung tombak sekaligus jantung dari kehidupan belajar mengajar.

Kita harus jujur mengakui bahwa perubahan kurikulum secanggih dan semodern apapun tidak akan berdampak signifikan jika guru sebagai pelaksana utama di lapangan tidak hadir sepenuh hati, baik secara fisik maupun psikis. Ironisnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru yang jarang masuk ke kelas. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena terjebak dalam masalah kesejahteraan yang tidak kunjung selesai.

Kenapa Guru Jarang Masuk Kelas?
Pertanyaan ini mungkin terdengar menyakitkan, namun ini realita yang harus kita hadapi. Di banyak sekolah, terutama di daerah, absensi guru mengajar masih menjadi persoalan. Ketika ditelusuri lebih dalam, salah satu akar masalahnya adalah kondisi ekonomi guru yang memprihatinkan. Banyak guru di Aceh yang harus “menyekolahkan” SK (Surat Keputusan) mereka ke bank sebagai jaminan untuk pinjaman, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Guru, terutama yang berstatus ASN baru atau bahkan guru honorer, penghasilannya sangat terbatas. Gaji pokok guru, tanpa tunjangan, jika dikonversi ke nilai lokal, tidak lebih dari “setengah manyam emas”. Dalam budaya Aceh, emas adalah simbol kekayaan dan kestabilan ekonomi. Maka, bayangkanlah, seseorang yang dipercaya untuk mendidik generasi bangsa hanya mendapatkan penghasilan setara setengah manyam emas per bulan. Di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak, guru terpaksa meminjam uang dari bank dengan menjaminkan SK mereka. Akibatnya, sebagian besar gaji yang mereka terima langsung habis untuk membayar cicilan.

Situasi ini memunculkan tekanan mental dan emosional yang besar. Guru tidak bisa fokus mengajar karena harus memikirkan bagaimana membayar utang, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan menyekolahkan anak. Maka tak heran jika banyak guru yang akhirnya mengambil pekerjaan sampingan atau bahkan menghindari tanggung jawab utama di sekolah. Ini bukan soal komitmen, melainkan soal bertahan hidup.

Doktrin Ikhlas yang Menyesakkan
Ada satu narasi yang sangat kuat mengakar dalam budaya pendidikan kita: “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, harus ikhlas, tidak boleh menuntut imbalan.” Doktrin ini, meskipun tampak luhur, pada praktiknya justru menjadi alat pembungkam aspirasi kesejahteraan guru. Ketika seorang dokter atau hakim menuntut kenaikan tunjangan, pemerintah merespons dengan pertimbangan profesionalisme. Contoh terbaru adalah hakim yang menuntut kenaikan gaji, yang langsung ditanggapi oleh pemerintah demi menghindari praktik korupsi dan menjaga kualitas penegakan hukum.

Namun, ketika guru mengutarakan hal yang sama, mereka dianggap materialistis, tidak ikhlas, bahkan dicap melanggar nilai-nilai keikhlasan seorang pendidik. Padahal, tanpa guru, tidak akan lahir dokter, hakim, insinyur, atau profesi lainnya. Guru adalah akar dari semua profesi, tapi mengapa ketika mereka meminta haknya untuk hidup layak, justru dicemooh?

Pandangan ini perlu diluruskan. Ikhlas tidak berarti rela dieksploitasi. Ikhlas dalam bekerja adalah memberikan yang terbaik dalam tugasnya, bukan membungkam suara ketika hak-haknya diabaikan. Guru tetap manusia biasa yang punya kebutuhan ekonomi, keluarga yang harus dinafkahi, dan masa depan yang ingin dijamin. Ketika tuntutan hidup semakin tinggi dan kesejahteraan tidak dipenuhi, sulit berharap guru bisa sepenuhnya fokus mendidik dengan tenang dan profesional.

Sebagai aksi nyata, penting untuk membangun kesadaran publik dan politis bahwa memperjuangkan kesejahteraan guru adalah bagian dari memperjuangkan kualitas pendidikan bangsa. Organisasi profesi guru harus lebih vokal dan bersatu menyuarakan hak-hak guru secara sistematis dan terukur. Pemerintah pun perlu mengadopsi pendekatan yang sama seperti kepada profesi lain yakni mengaitkan kesejahteraan guru dengan peningkatan mutu pendidikan. Program afirmatif seperti tunjangan profesi guru harus ditingkatkan, bukan justru dipersulit birokrasinya. Di sisi lain, masyarakat juga harus berhenti melanggengkan stigma “guru tidak boleh menuntut”, karena itu hanya akan memiskinkan martabat profesi ini secara perlahan.

Solusi Nyata
Jika pemerintah benar-benar ingin memperbaiki kualitas pendidikan di Aceh dan Indonesia pada umumnya, maka langkah awal yang harus diambil adalah memperbaiki kesejahteraan guru. Berikan tunjangan daerah 100%, naikkan gaji guru 100%. Ini bukan soal manja atau memanjakan profesi guru, tetapi soal investasi jangka panjang untuk bangsa. Dampaknya memang tidak akan terasa hari ini atau esok. Namun, lima sampai sepuluh tahun mendatang, kita akan melihat perubahan yang luar biasa. Ketika kesejahteraan guru meningkat, profesi ini akan kembali menarik minat siswa-siswa terbaik di tingkat SMA. Mereka yang cerdas, berintegritas, dan penuh semangat akan memilih jalur pendidikan sebagai pilihan utama, bukan sebagai jalan terakhir karena gagal masuk jurusan lain.

Bayangkan jika Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dipenuhi oleh siswa-siswa terbaik negeri ini. Maka, kualitas output guru yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah pun akan lebih baik. Mereka tidak hanya unggul dalam akademik, tapi juga memiliki semangat membangun pendidikan karena merasa profesi guru adalah profesi yang membanggakan dan menjanjikan masa depan.

Dalam konteks budaya Aceh, guru sering dipandang seperti Tengku, seseorang yang dihormati karena ilmunya dan peran pentingnya dalam membina umat. Namun, bagaimana mungkin seorang tengku ilmu bisa menjalankan tugasnya dengan penuh martabat jika harus dihina oleh sistem yang tidak memberinya kehidupan yang layak? Dalam sejarah Aceh, guru bukan hanya pengajar, tetapi penjaga moral, penjaga adat, bahkan pemimpin masyarakat. Dalam cerita-cerita lama di kampung, anak-anak diajarkan untuk hormat kepada guru sebagaimana mereka menghormati orang tua. Namun kini, citra guru mulai pudar karena sistem membuat mereka lemah secara ekonomi dan sosial. Banyak guru yang harus menurunkan martabatnya dengan “menjadi peminjam tetap di bank”, sesuatu yang dulu dianggap aib dalam budaya Aceh.

Sudah saatnya kita mengganti paradigma bahwa memperbaiki pendidikan itu hanya sebatas mengganti kurikulum. Kurikulum tanpa guru yang hadir dan sejahtera hanyalah dokumen kering yang tidak akan pernah hidup di ruang kelas. Jika pemerintah serius ingin memperbaiki pendidikan, mulailah dari guru. Buat kebijakan afirmatif untuk menaikkan gaji guru, terutama di daerah. Jadikan profesi guru sebagai dambaan, bukan kutukan. Beri penghargaan yang setimpal, bukan sekadar pujian kosong sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Di Aceh, di tanah di mana para ulama dan guru dihormati sejak masa kerajaan, mari kita bangun kembali marwah pendidikan dengan memuliakan mereka yang paling berjasa dalam membentuk masa depan: guru.

Selamat Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Di Hardiknas 2025 ini, mari rayakan guru bukan dengan pujian kosong, tapi dengan sikap nyata: menghapus romantisme palsu, dan memperjuangkan keadilan yang sesungguhnya.

*Qusthalani, S.Pd,.M.Pd.,Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Aceh Utara dan Guru SMA Negeri 1 Matangkuli Aceh Utara