Home / Opini / PERLINDUNGAN ATAU “PENG KE LON DUM NA”

PERLINDUNGAN ATAU “PENG KE LON DUM NA”

Qusthalani, Ketua IGI Kabupaten Aceh Utara. foto : dok.jurnalpase.com

Oleh:Qusthalani*

Jurnalpase.com – Esensi dari satu proses pendidikan adalah pembinaan secara persuasif dengan harapan seorang anak akan mampu mendapatkan nilai-nilai afektif, kognitif dan psikomotorik, di mana seorang anak mempunyai nilai-nilai keilmuan dan pengetahuan, serta moralitas kebenaran saat bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Guru punya kewajiban untuk melaksanakan itu semua dengan harapan anak didiknya menjadi manusia yang seutuhnya. Namun para guru sudah dikurung dengan sebuah aturan yang keluar ibarat monster yang siap menerkam dirinya, di mana dengan lahirnya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.39 tentang Hak Azasi Manusia (HAM), yang intinya “negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.” Dalam Pasal 77 huruf (a) UU Perlindungan Anak terkait perbuatan diskriminasi terhadap anak berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Senjata yang banyak digunakan oleh para wali murid untuk mempertahankan dan menyayangi anak-anaknya, walaupun itu bukan sebuah pendidikan yang baik dari keluarga, mereka sudah salah dalam memahami UU tersebut. Kasus kezaliman yang dilakukan oleh oknum juga sering kita lihat, dimana guru dimutasikan ke sekolah-sekolah terpencil yang jauh dari tempat tinggalnya sampai sejauh 80 KM, hanya karena bermasalah dengan salah satu kepseknya, mutasi tersebut dengan dalih penyegaran. Guru yang dicabut hak sertfikasinya karena terlalu vokal dalam menyuarakan hak guru lainnya. Guru yang di pindahkan ke struktural karena banyaknya protes yang dilayangkan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro pendidikan. Guru tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun itu berlawanan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Penulis mencoba menjelaskan dari sisi lain, yaitu sejaumana sudah perlindungan yang diberikan kepada guru terhadap kasus-kasus yang menimpa guru tersebut, bukan hanya akibat dipidanakan oleh wali siswa itu sendiri, tetapi juga akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan terhadap dirinya. Penulis akan memberikan pemahaman bahwa profesi guru tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.

Profesi Guru dilindungi Oleh UU

UU tentang perlindungan anak tumpang tindih dengan UU Guru dan Dosen. Bab III pasal 7 menyebutkan Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pada pasal 14 disebutkan kembali guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 39 diperkuat kembali Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atausatuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Pasal 39 PP No 78 tahun 2008 tentang Guru menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Guru dapat memberikan sanksi berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan. Jika pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut di luar kewenangan Guru, maka guru dapat melaporkannya kepada pemimpin satuan pendidikan.

Lahirnya UU Guru dan Dosen seharusnya menjadi legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan. Namun, itu hanya mimpi di negeri syariat ini. Ironisnya lagi, fakta di lapangan menunjukkan banyak guru yang belum mengetahui dan memahami Undang-undang Perlindungan Guru. Mereka belum tahu harus mengadu kemana ketiak didiskriminasi dan diperlakukan kesewenang-wenangan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Padahal jelas-jelas isebutkan pada PP 74 Tahun 2008 “Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain,” tegas Pasal 41. Siapun dia yang telah mendapatkan perlakukan tidak adil, diskriminasi, atau sebagainya dalam hal melaksanakan tugas. Maka guru berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini yang harus dipahami oleh kita semua sebagai guru. Nah, pertanyaanya kemana kita harus melapor dan siapa yang dapat membela kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul dari kalangan para guru.

Dalam UU Guru dan Dosen sudah disebutkan bahwa pemerintah, organisasi profesi guru dan satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan kepada guru. Pemerintah sudah bergerak cepat, dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Direktorat Kesejahteraan, Pengharhgaan dan Perlindungan (Subdit Kesharlindung). Sub Bidang ini memiliki tanggung jawab memberikan bantuan hukum bagi guru yang tersandung masalah hukum. Guru bisa melaporkannya kepada Advokat guru yang ada di bawah kesharlindung tersebut.

Organisasi profesi guru juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada guru. Orprof tersebut memiliki kewajiban mendampingi guru-guru yang ada didarahnya. Namun, perlindungan yang diberikan sudah tentu harus sesuai dengan AD/ART orprof itu sendiri.

Peng Ke Lon Dum Na

Pertanyaan yang menggelitik ketika banyak rekan-rekan guru takut ketika berhadapan dengan hukum. Mereka pesimis untuk mendapatkan bantuan hukum. Peng Ke Lon Dum Na (Uang Untuk Saya Berapa) itu jawaban yang diberikan oleh beberapa orang ketika ingin memberikan bantuan hukum kepada seseorang. Itu yang muncul dari benak sang guru tersebut.

Ada juga yang takut ketika menindak kedisiplinan terhadap anak didiknya, ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit. Penjara atau membayar ganti rugi (uang damai), maka pilihan itu yang diambil. “Peng Ke Lon Dum Na”, para wali murid, oknum aparat seakan-akan sudah menjadikan itu sebagai lahan bisnis baru. Para oknum tersebut telah mengambil kesempatan dalam penderitaan orang lain.

Organisasi profesi guru yang telah ada selama ini juga sama. Orprof yang mengutip uang bulanan dari para guru, walaupun bukan anggotanya juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika guru tersandung dengan masalah hukum. Seakan-akan uang mereka menguap begitu saja dibawah terik matahari. Bukan perlindungan yang ada, namun peng ke lon dum na. Bukan tanpa alasan penulis menyebutkan demikian. Sudah rahasia umum, sebuah organisasi profesi di negara ini yang selalu meminta uang dari para guru (ngakunya semua guru anggota mereka, walaupun tanpa bukti) pada setiap event-event atau perayaan sebuah hari bersejarah. Uang bulanan dan kutipan uang pada setiap kegiatan yang dilaksanakan mereka yang tidak berdampak manfaatnya pada guru itu sendiri, tidak salah ketika guru menyebutkan bukan perlindungan yang mereka dapatkan. Namun, peng ke lon dum na. Organisasi profesi yang belum pantas kita sebuat orprof namun hanya sebuah perkumpulan para pendidik atau guru.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud harus segera mensosialisasikan perlindungan guru, agar dalam melaksanakan tugas, guru merasa aman, nyaman, dan tenteram, serta tidak mudah dikriminalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kasus kriminalisasi terhadap guru membuat guru menjadi was-was ketika akan memberikan sanksi pelanggaran disiplin kepada siswa karena khawatir melanggar undang-undang perlindungan anak. Akibatnya guru menjadi masa bodoh ketika melihat ada siswa yang melanggar disiplin. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Wallahu ‘Alam Bissawab

*Qusthalani, S.Pd.,M.Pd, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Aceh Utara

About Redaksi

Check Also

493 Siswa SMA dan MA Se-Aceh Timur ikut Kompetisi Sains Nasional (KSN)

Jurnalpase.com| Aceh Timur – Sebanyak 493 Siswa SMA dan MA Se-Aceh Timur, selasa (10 /03/2020), …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *