Segitiga Emas Mutu Sekolah: Antara Idealita Regulasi dan Realita Lapangan

SEGITIGA EMAS MUTU SEKOLAH: ANTARA IDEALITA REGULASI DAN REALITA LAPANGAN

Oleh: Qusthalani

Diskusi mengenai muara mutu pendidikan nasional kerap melahirkan perdebatan yang repetitif yaitu perbaikan kurikulum, ketersediaan sarana prasarana, hingga peningkatan anggaran belanja negara. Namun, di tingkat operasional ruang kelas, muara transformasi itu sesungguhnya ditentukan oleh interaksi linier tiga aktor utama di lapangan yakni pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Ketiganya membentuk gold triangle atau segitiga emas kepemimpinan instruksional. Jika salah satu sisi timpang, fondasi kualitas pendidikan di satuan pendidikan akan serta-merta runtuh.

Secara konseptual, guru adalah eksekutor langsung yang berhadapan dengan murid di ruang kelas. Kepala sekolah bertindak sebagai nakhoda yang mengorkestrasi visi ekosistem belajar dan tata kelola instansi. Lantas, di mana posisi pengawas sekolah?

Sayangnya, dalam ekosistem persekolahan kita selama ini, pengawas sekolah kerap menjadi “sisi yang terabaikan”. Kehadirannya sering kali dipersepsikan oleh sekolah tak ubahnya “inspektur” atau auditor birokratis yang datang membawa tumpukan instrumen checklist, memeriksa kelengkapan dokumen administratif guru, lalu pulang menyisakan kecemasan ketimbang solusi. Peran pengawas mengalami penyempitan makna: hadir saat penilaian kinerja, tetapi absen saat perbaikan pembelajaran dirasakan mendesak.

Padahal, perubahan kualitas pembelajaran di kelas tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada guru sendirian. Kepala sekolah juga memiliki keterbatasan rentang kendali dalam menangani dinamika pedagogis harian, terlebih ketika disibukkan oleh beban manajerial sekolah yang kompleks. Di sinilah letak krusialnya pengawas sekolah sebagai critical friend sekaligus jembatan mutu yang menghubungkan kebijakan makro pemerintah dengan realitas mikro sekolah.

Titik balik peran pengawas sejatinya telah dikukuhkan secara legal melalui regulasi mutakhir, yakni Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Tenaga Kependidikan, yang menegaskan posisi strategis pengawas sebagai Pendamping Satuan Pendidikan. Aturan ini memandu pergeseran paradigma yaitu dari fungsi pengawasan yang kaku menuju fungsi pendampingan yang memberdayakan melalui coaching dan mentoring, serta terintegrasi dalam platform pengelolaan kinerja digital ASN.

Namun, di sinilah letak jurang pemisah yang lebar. Harapan di atas kertas sering kali bertabrakan dengan realita lapangan. Di satu sisi, pengawas masih banyak yang terjebak sebagai penilai administratif, bahkan tidak sedikit pos pengawas diisi oleh figur menjelang purna tugas yang minim adaptasi digital, diperparah dengan beban wilayah binaan yang terlalu luas. Di sisi lain, alih-alih fokus sebagai pemimpin pembelajaran, waktu kepala sekolah justru habis tersedot oleh urusan pelaporan birokrasi, dana BOS, dan SPJ anggaran.

Kehadiran pengawas pun sering kali disambut dengan sikap defensif, menyajikan dokumen asal beres, bukan sebagai ruang refleksi. Sementara itu, para guru mengalami kelelahan mental akibat tuntutan administratif aplikasi, dan Komunitas Belajar di sekolah kerap hanya menjadi ajang formalitas seremonial.

Agar gold triangle tidak sekadar menjadi utopia kebijakan, kita harus berani menjembatani realita dan harapan tersebut melalui langkah-langkah nyata. Pertama, Dinas Pendidikan harus mengubah tolok ukur kinerja pengawas. Keberhasilan pengawas seharusnya tidak dinilai dari tebalnya laporan administratif yang dikumpulkan, melainkan dari sejauh mana terjadi perubahan budaya belajar dan perbaikan Rapor Pendidikan di sekolah binaannya.

Kedua, pengawas wajib dibekali penguatan kapasitas secara berkala, khususnya keterampilan coaching dan analisis data agar selaras dengan jiwa regulasi terbaru. Ketiga, kerumitan birokrasi di semua lini harus dipangkas agar pengawas, kepala sekolah, dan guru bisa kembali fokus pada esensi utama yaitu kualitas interaksi belajar-mengajar di kelas.

Meningkatkan mutu pendidikan nasional tidak selalu berarti menambah rumitnya regulasi. Sering kali, kuncinya terletak pada mengoptimalkan simpul-simpul aktor yang sudah ada di lapangan. Saat pengawas hadir sebagai pendamping berdaya, kepala sekolah fokus mengawal pembelajaran, dan guru merdeka berinovasi, segitiga emas mutu pendidikan bukan lagi angan-angan, melainkan kenyataan yang berpihak pada murid.

*Qusthalani, Direktur Yayasa Warisan Jempa Cendikia