Selasa , 23 November 2021
Home / News / Nadiem Makarim Beberkan Blue Print Pendidikan Indonesia 2020, Guru Lebih Merdeka Menilai Siswa

Nadiem Makarim Beberkan Blue Print Pendidikan Indonesia 2020, Guru Lebih Merdeka Menilai Siswa

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Minggu (29/12). Foto: Wikipedia.org

Jurnalpase.com|Bangka–Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019 terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pada 16 Desember 2019 lalu.

Dikutip TribunWow.com dari Kontan.co.id, tugas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) nantinya akan dibantu oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) yang diangkat oleh presiden.

Tertulis dalam Pasal 2 Ayat 4 Perpres 82/2019, “Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.”

Tugas Wamendikbud adalah membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian.

Wamendibud juga akan membantu menteri dalam koordinasi untuk pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan kementerian.

Selain itu, aturan tersebut mengatur struktur Kemendikbud dengan memasukkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dalam pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama, Ditjen Dikti berada di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

Kemendikbud Siapkan Cetak Biru Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menyiapkan cetak biru pendidikan Indonesia dan pemeriksaan kualitas bangunan sekolah pada 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyampaikan hal tersebut kepada media, Senin (23/12/2019).

Blue print (cetak biru) untuk ke mana ini arah pendidikan sudah dibuat tapi ini tidak bisa tergesa-gesa ya. Membutuhkan benar-benar (waktu) karena kita sudah banyak materi, riset, tapi harus dikemas suatu strategi,” kata Nadiem Makarim.

Tiga hal yang menjadi fokus dalam cetak biru yaitu konsep Merdeka Belajar, pendidikan masyarakat, dan kualitas bangunan sekolah.

“Tapi tentunya tak bisa hal-hal seperti ini (kebijakan) hanya statik saja. Bahkan kita berbicara satu roadmap atau blue print itu harus ada flexibility di dalamnya,” tambah Nadiem.

Mengenai pendidikan masyarakat, Nadiem berharap orangtua dapat berperan lebih dalam pembelajaran anak.

Kualitas bangunan sekolah juga menjadi perhatian Nadiem karena banyak gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan.

Konsep Merdeka Belajar

Nadiem memberi penekanan pada sistem penilaian di konsep Merdeka Belajar.

Penilaian kemampuan siswa akan dilakukan oleh guru secara mandiri dalam Ujian Sekolah (Berstandar Nasional).

Penilaian dapat dilakukan oleh guru dengan segala kompetensi dan akan berpengaruh kepada validitas kompetensi guru.

“Bapak ibu harus sadar karena langkah ini di-skip, tidak dilakukan proses belajar di kelas ini makanya mentok di situ aja. Jadinya gak valid itu kompetensi (guru) tinggi atau rendah. Ini adalah proses yang harus dilewati semua guru,” kata Nadiem.

Nantinya USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan oleh sekolah.

Ujian ini akan berbentuk tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain.

Dengan demikian, guru dan sekolah akan lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa.

Kemendikbud akan membebaskan sekolah untuk menggunakan cara penilaian yang sesuai dengan kebutuhan.

Sumber: tribunwow.com

 

About Redaksi

Check Also

Masuk Kantor Perdana, Chaidir Lakukan Pertemuan dengan Kapolres Lhokseumawe

Lhokseumawe-Jurnalpase.com| Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar, melantik Kepala UPTD Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Wilayah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *